Detail Berita | Daftar Berita

LLDIKTI Wilayah IX Verifikasi Data Mahasiswa Universitas Indonesia Timur

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi selama sepekan (15-20 Oktober 2018) telah melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa Universitas Indonesia Timur (UIT) yang ada di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dengan data di masing-masing program studi di UIT.
 
Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Kemenristekdikti kepada Badan Penyelenggara dan Badan Pengelola UIT pada bulan 8 Mei 2018 tentang Sanksi Administratif yang diberikan Kemenristekdikti atas berbagai pelanggaran administratif yang ditemukan di UIT. Sanksi administratif tersebut berlaku selama enam bulan hingga tanggal 8 November 2018.
 
Menurut Kepala LLDIKTI Wil. IX, Prof. Jasruddin, M.Si. Sanksi tersebut dapat ditingkatkan menjadi sanksi pencabutan izin apabila UIT tidak melakukan beberapa upaya perbaikan diantaranya melakukan revisi PD Dikti dan membatalkan ijazah yang sudah diterbitkan bagi 992 mahasiswa yang tidak terdaftar di PD Dikti dan bagi 1830 mahasiswa yang tidak memenuhi syarat yang telah diwisuda pada tahun 2015-2016. 
 
"UIT juga harus menunjukkan komitmen yang baik untuk mulai menyelenggarakan kegiatan akademik yang sesuai dengan seluruh Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 serta menyelesaikan kewajibannya untuk memenuhi hak hak dosen dan tenaga akademik", ujar Prof. Jasruddin. 
 
Prof. Jasruddin menambahkan bahwa Kemenristekdikti akan bersikap objektif dalam menilai upaya UIT dalam melakukan perbaikan sebelum batas waktu 8 November 2018. Prof. Jasruddin menjamin penilaian Kemenristekdikti tidak akan dipengaruhi oleh berbagai manuver yang dilakukan oleh pihak manapun terkait permasalahan di UIT. 
 
"Keputusan Kemenristekdikti apakah menjatuhkan sanksi pencabutan izin bagi UIT atau tidak, sepenuhnya ditentukan oleh sejauh mana kesungguhan UIT dalam melakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi Kemenristekdikti", tegas Prof. Jasruddin. 
 
Terkait tuntutan sekelompok mahasiswa UIT yang menginginkan untuk pindah ke perguruan tinggi yang lain, Prof. Jasruddin mengatakan bahwa hal tersebut adalah hak dari masing-masing mahasiswa. LLDIKTI Wilayah IX akan memfasilitasi bagi mahasiswa yang ingin pindah dengan melakukan identifikasi perguruan tinggi di wilayah Sulawesi yang mempunyai program studi yang sama dengan UIT. LLDIKTI Wilayah IX bahkan telah menjajaki kerjasama dengan Universitas Terbuka (UT) yang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di bawah koordinasi Kemenristekdikti untuk menerima mahasiswa pindahan dari UIT dan perguruan tinggi swasta lain yang bermasalah.
 
Sekretaris LLDIKTI IX Sulawesi, Dr.Hawignyo, MM. menginformasikan bahwa LLDIKTI Wilayah IX telah melakukan pertemuan dengan Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Makassar, Andi Sylvana, SE.,MSi., di ruang kerja Kepala LLDIKTI IX Sulawesi.
 
"Pertemuan dengan Pihak Universitas Terbuka telah kami lakukan kemarin (Jumat, 19/10) untuk membicarakan berbagai rencana kerjasama khususnya terkait proses pembelajaran jarak jauh. Salah satu komitmen yang kami sepakati adalah bahwa Universitas Terbuka akan menerima mahasiswa pindahan yang memenuhi syarat dari UIT. Kami sangat senang dengan komitmen ini karena Universitas Terbuka merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang memiliki akreditasi yang baik dan menyelengarakan proses akademik yang berkualitas", ujar Dr. Hawignyo.
 
Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem informasi LLDIKTI IX Sulawesi, Munawir Razak, yang juga hadir pada pertemuan tersebut menegaskan bahwa kerjasama dengan Universitas Terbuka tersebut merupakan salah satu upaya LLDIKTI Wilayah IX untuk menindaklanjuti Surat Pernyataan Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi pada tanggal 12 Oktober 2018 yang salah satu poinnya adalah memfasilitasi mahasiswa UIT yang ingin pindah tanpa dibebani biaya.
 
Apabila mahasiswa UIT tersebut memenuhi syarat untuk pindah ke Universitas Terbuka, maka tidak akan dibebani biaya pindah. "Mahasiswa hanya perlu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai jumlah SKS yang diambil dalam satu semester dengan nilai Rp. 35.000 sampai Rp. 41.000 per SKS. Jadi biayanya sangat meringankan mahasiswa", ujar Munawir Razak. 

Event

Komunitas

Link Pendidikan